Tayangan Sampah di Televisi Ramaikan Pilpres 2014

Beberapa waktu lalu, Partai-partai politik mendeklarasikan koalisi untuk memenangkan Pemilu Presiden 9 Juli 2014, sejak saat itu pula (bahkan sebenarnya jauh sebelum Pemilu Legislatif) stasiun-stasiun televisi favorit saya menjadi tayangan memuakkan. Stasiun tv yang sebelumnya menjadi pilihan tontonan yang bagus di tengah-tengah gempuran tayangan sampah, katakanlah sinetron, info tai men infotainment, oplosan dan seabrek tontontan perusak moral (bukan tanda kutip ya!), kini menjadi media pencitraan dan media fitnah memfitnah bagi tokoh Capres Cawapres.


Kode etik jurnalistik seperti diabaikan begitu saja, terang-terangan, tak ada lagi malu-malu. Media-media itu kini buka-bukaan mendukung Capres jagoannya dan menjelek-jelekkan Capres lain, dan begitu sebaliknya.

Apa daya, kini perang terbuka sudah terlanjur digelar. Padahal sejatinya, peran  media massa yang sangat strategis diharapkan untuk turut menyukseskan Pemilu 2014 agar dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan  aman.

Untuk itu diperlukan media massa yang memiliki tanggung jawab dan menemukan cara terbaik untuk ikut mendorong Pemilu yang sukses dari sisi proses dan hasil. Harapan utamanya adalah bagaimana independensi media massa dalam menyajikan pemberitaan.

Kesan kita sekarang ini adalah  ingin melihat perubahan melalui Pilpres yang sudah di depan mata, seperti yang diumbar kedua Capres kita melalui visi dan misinya.

Lalu apa saja yang kita butuhkan selaku pemilih, yang notabene akan menentukan nasib Indonesia ke depan? Apa yang kita harapkan dari tayangan berita yang kita tonton tiap hari?. Di sinilah peran media itu harus bekerja dan  mengelola kebutuhan tersebut untuk membantu kita menentukan pilihan, mencari leader, seorang pemimpin lima tahun ke depan dengan cara yang objektif pastinya.

Persoalan yang akan terjadi bilamana media yang kita harapkan untuk memberitakan semua hal terkait Pemilu secara independen itu, ternyata dimiliki oleh pemilik yang juga menjadi pelaku politik.

Di dalam fungsi media harus dibedakan antara independensi dan netral. Esensi independensi adalah hak untuk menentukan, ada pilihan atau alternatif. Independen tidak harus identik dengan netral. Netral bisa berarti tidak bebas memilih sesuatu meskipun itu kita anggap benar. Namun, "keberpihakan" jangan meninggalkan pilar media yang demokratis. Kalau asas itu ditinggalkan, maka media massa akan menjadi pamflet atau propaganda.

Dalam masyarakat yang demokratis, media tidak boleh dilarang memiliki sikap politik tertentu, tidak boleh dilarang memiliki keyakinan politik atau ideologi politik tertentu, sepanjang hal itu tidak meninggalkan prinsip  media massa  demokratis yang baik, yaitu adil berimbang dan sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan publik.

Namun itu semua tinggal dongeng. Dua media yang dulunya saya banggakan, kini menjadi tunggangan untuk saling gebuk, saling fitnah, saling buka aib masa lalu yang bahkan belum terbukti kebenarannya.

So, mari kita membuka mata. Cari referensi lain untuk menentukan pilihan, jangan terpaku pada televisi atau media massa lain. Yakinlah, di tayangan televisi sekarang ini, objektivitas berita sudah langka (atau bahkan sudah punah). Wadah untuk mencari informasi masih banyak kok, dan saya yakin kita semua sudah terbebas dari BUNET (Buta Internet).

Karena curhat saya sudah selesai, sekarang saatnya nonton Haji Muhiddin.......... :D